Iklan

Iklan

Cegah Penyebaran Covid-19 Pemprov DKI Tertibkan Sistem Kerja

BERITA PEMBARUAN
Selasa, 17 Maret 2020, 17 Maret WIB Last Updated 2020-03-17T05:11:03Z
JAKARTA - Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid- 19 Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta menertibkan aturan sistem kerja aparatur dan pegawai pemprov.

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menandatangani Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 perihal penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran COVID 19. 

"Sudah ditandatangani Pak Gubernur hari ini. Surat edaran ini menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020," katanya, Senin (16/3/20).

Menurut Chaidir, mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB, kepala perangkat daerah dapat mengatur sistem kerja pegawai untuk dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah yang disertai berbagai pertimbangan di antaranya jenis pekerjaan, peta sebaran COVID 19, domisili, dan kondisi kesehatan pegawai. 

"Kebijakan ini juga berlaku untuk usia pegawai di atas 50 tahun, kondisi hamil dan menyusui, kesehatan keluarga pegawai atau dalam status pemantauan, riwayat perjalanan luar negeri, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan unit organisasi," tuturnya.

Untuk itu ia menambahkan, kepala organisasi perangkat daerah dapat mengatur sistem kerja bagi aparatur yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada warga dan atau berhubungan dengan penanggulangan COVID 19 antara lain, tim medis Dinas Kesehatan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Satpol PP, sekretariat kota/kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta aparatur kecamatan dan kelurahan. 

"Ada ketentuan bagi aparatur atau pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah untuk berada di kediaman masing-masing. Artinya, dengan kebijakan ini bukan berarti bisa liburan," jelasnya.

Selanjutnya kata Chaidir, presensi kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan surat tugas kepala organisasi perangkat daerah,wajib mengisi aktivitas kerja harian melalui e-Kerja dan tetap diberikan penghasilan. 

"Selanjutnya, kepala organisasi perangkat daerah memberikan laporan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD," jelas Chaidir.

Lalu tambah Chaidir menuturkan, pelaksanaan tugas kedinasan di rumah berlaku hingga 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. 

"Setelah berakhir masa berlaku sistem kerja ini, kepala organisasi perangkat daerah mengevaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan dilaporkan kepada Pak Gubernur melalui BKD," pungkasnya.(sop)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Cegah Penyebaran Covid-19 Pemprov DKI Tertibkan Sistem Kerja

Terkini

Topik Populer

Iklan