Iklan

Iklan

DPW J.P.K.P Jawa Barat Akan Jewer Pejabat "Nakal"

BERITA PEMBARUAN
Sabtu, 21 Maret 2020, 21 Maret WIB Last Updated 2020-03-21T09:09:48Z

BANDUNG- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Provinsi Jawa Barat saat ini miliki kepengurusan baru pasca penonaktifan Maolana sebagai Ketua DPW J.P.K.P Jawa Barat.

Seperti yang disampaikan Endang Suryana, menurutnya karena pasif dan indisipliner, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) J.P.K.P menonaktifkan MA.Maolana sebagai ketua DPW Provinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 30/DPP-J.P.K.P/RE-XI/2019 tanggal 15 November 2019. Selanjutnya DPP memberikan amanah ketua DPW pada dirinya. Dengan Surat Keputusan DPP Nomor: 11-/DPP-J.P.K.P/-11/2020 Dan sejak tanggal 05 Februari 2020 sah sebagai ketua DPW Jawa Barat.

"Sebagai konsekuensi logis, saya siap menerima amanah sebagai ketua," ucapnya.

JPKP tambah Endang merupakan organisasi yang memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah yang diselewengkan oknum pejabat. Atau lanjut Endang mengawasi dan mengontrol penyalahgunaan wewenang oleh para pemegang kebijakan itu sendiri.

"Saat ini sudah kita ketahui tidak sedikit para pejabat pemegang kebijakan itu menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini yang membuat terhambatnya pembangunan di negeri ini," ujar Endang ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (21/3/20).

Sebagai pengontrol kebijakan publik jelas Endang, kami akan konsen dan serius diranah pengawasan pada kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok oknum pejabat itu.

"Saya sangat optimis dengan komposisi kepengurusan baru yang kredibel dan cakap dibidangnya," jelas Endang Nupo sapaan akrab Endang Suryana.

Lebih lanjut Endang menjelaskan bahwa SK kepengurusan baru sudah didaftarkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Linmaspol) Provinsi Jawa Barat.

"Bissmilah kami siap melaksanakan amanah ini untuk kepentingan masyarakat dan negeri ini," tutupnya.(red)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • DPW J.P.K.P Jawa Barat Akan Jewer Pejabat "Nakal"

Terkini

Topik Populer

Iklan