Iklan

Iklan

Bantuan Provinsi Bagi Warga Terdampak Covid-19 Dinilai Rawan

BERITA PEMBARUAN
Kamis, 09 April 2020, 09 April WIB Last Updated 2020-04-09T15:46:27Z
KARAWANG- Bantuan dari provinsi untuk penanggulangan terdampak covid-19 yang nilainya Rp.500 ribu dinilai rawan. Pasalnya bantuan tersebut sangat  dilematis bagi pemerintah desa.

Bukan hanya untuk aparatur desa secara struktural namun bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dilemanya masyarakat pasti ingin kebagian semua batuan dana tersebut tanpa kecuali.

Seperti disampaikan Sekretaris BPD Desa Amansari, Kecamatan.Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat, menurutnya, bantuan dari provinsi itu mengambil datanya dari Dinas Sosial kabupaten atau kota. Yang jadi pertanyaan, itu data yang tahun berapa ?

Dan kata Husen, dirinya meyakini bahwa di semua desa tidak akan sama atau mungkin ada kuotanya perdesa atau kelurahan. Dan ini yang akan jadi pemicu kegaduhan karena si penerima tidak mau tau. Karena dampak covid-19 ini dasyat menghantam pada semua warga, lebih khususnya sangat dirasakan oleh kelas ekonomi menengah kebawah.

"Masyarakat itu ga mau tau pokoknya harus kebagian  bantuan itu karena merekapun sama terdampak dan sama susah," terang Husen, Kamis (9/4/20)

Dijelaskan Husen, untuk mengantisipasi kegaduhan yang akan timbul harusnya pihak provinsi tidak mengumumkan dulu bantuan itu, tapi terlebih dahulu mengintruksikan ke pemkab atau pemkot. Lalu pemkab atau pemkot memberi perintah ke desa-desa dan kelurahan agar mendata warganya yang berhak menerima bantuan itu.

Selanjutnya kata Husen, baru setelah desa dan kelurahan melaporkan ke pemkab atau pemkot. Nah, setelah itu dikirim lagi ke provinsi untuk diverifikasi.

"Sepertinya cara begitu lebih tepat sasaran," tandasnya.

Ditempat terpisah Ketua Rukun Warga (RW) 022 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Surono menyampaikan keluhan yang hampir sama dengan Sekretaris BPD Husen menurutnya, kalau sampai terjadi kegaduhan dari warga penerima pastinya mereka akan menyalahkan RT dan RW. Padahal lanjutnya RT dan RW tidak pernah dilibatkan dalam hal pendataan oleh Dinas Sosial.

"Di lingkungan RW 022 ada 3 RT dan kalau merujuk pada penerima PKH hanya paling sekitar 30 KK, sedangan warga di RW 022 dihuni lebih dari 450 an KK," ucap Surono memberi contoh di lingkungan, Kamis (9/4/20).

Terus terang tambah Surono, ini yang dikhawatirkan karena masih sangat banyak keluarga yang sangat butuh bantuan dari pemerintah akibat wabah covid-19.

"Kenapa Pemprov tidak mengajak desa atau kelurahan untuk mendata calon si penerima bantuan atau setidaknya minta data dari dinas Dukcapil masing-masing daerah agar tepat sasaran," tandas Surono.(*)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bantuan Provinsi Bagi Warga Terdampak Covid-19 Dinilai Rawan

Terkini

Topik Populer

Iklan