Iklan

Iklan

Pembentukan dan Pengangkatan 19 Kepala Balai PPP

BERITA PEMBARUAN
Sabtu, 11 Juli 2020, 11 Juli WIB Last Updated 2020-07-11T05:43:27Z
Kornas Barak Danil's

Inikah Penjabaran dari Sense of Crisis ?

Oleh: Danil's

TEGURAN keras kepala negara terhadap sejumlah menteri dalam rapat kabinet yang viral dalam beberapa waktu belakangan ini, nampaknya belum dipahami secara menyeluruh oleh sebagian penyelenggara negara dalam membantu menjalankan roda pemerintahan.

Teguran agar para menteri memiliki perasaan terhadap krisis (sense of crisis) yang melanda seluruh penjuru negeri akibat wabah pandemi Covid-19, sepertinya hanya dipahami sebatas bagaimana membelanjakan APBN, belum sepenuhnya menyentuh pada titik akuntabilitas yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bagaimana tidak ? Disaat kepala negara memerintahkan agar bekerja lebih serius demi memulihkan perekonomian nasional, segelintir penyelenggara negara justeru menerbitkan keputusan mengejutkan dengan membentuk 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3) yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan, termasuk soal kemana perginya perasaan terhadap krisis (sense of crisis) seperti yang diperintahkan kepala negara...?

Sungguh naif, ketika perintah itu hanya dipahami sebatas bagaimana membelanjakan APBN. Sebab belanja yang dimaksud kepala negara, adalah belanja yang langsung menembus pada jantung perekonomian negara, yakni belanja yang langsung berdampak pada penguatan daya beli masyarakat yang terdampak.  Bukan belanja aparatur pemerintah yang masih bisa ditunda, paling tidak setelah bencana berlalu dan roda perekonomian kembali normal.

Silahkan merangkai kalimat 'pembenaran', yang jelas publik sudah terlanjur apatis melihat 'tingkah polah' yang seakan tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi rakyat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Sejatinya publik tidak membantah, bahwa keputusan pembentukan dan pengangkatan 19 Kepala Balai P3 sudah memenuhi unsur secara prosedural, sebab dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1080/KPTS/M/2020 tertanggal 19 Juni 2020.

Yang disayangkan hanyalah, kenapa harus sekarang, disaat rakyat sedang terhimpit kesulitan ekonomi ? Sebegitu mendesakkah hingga harus sesegera mungkin, bahkan ditengah pendemi sekalipun ? Mungkinkah ini adalah penjabaran dari sense of crisis itu ?

Terlebih lagi jika pembentukan 19 Balai P3 itu disebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dari sudut pandang manakah organisasi yang bertambah gemuk berikut biaya operasionalnya bisa disebut bagian dari reformasi birokrasi ?

Dalam hal ini, tidak ada salahnya jika para pemangku kepentingan Yth memberikan pencerahan pada publik, agar publik dapat memahami kiblat pemikiran pemerintah selaku penyelenggara negara.

Semua kembali lagi pada nurani. Karena sekuat dan segencar apapun publik menyampaikan pemikiran yang berdasar pada pertimbangan nurani, jika dianggap tidak 'masuk akal', maka hasilnya tetaplah angin lalu.

Dan kalau benar keadaannya demikian, maka jangan heran jika 'polah' segelintir oknum disekitar lingkaran kekuasaanlah yang membawa publik pada dugaan, bahwa masih ada segelintir penyelenggara negara yang belum bisa memahami arahan kepala negara tentang bagaimana menjabarkan arti sense of crisis dalam tindakan nyata.

Penulis adalah:
Koodinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pembentukan dan Pengangkatan 19 Kepala Balai PPP

Terkini

Topik Populer

Iklan