Iklan

Iklan

Kepengurusan KONI Karawang Dihujani Kritik Masyarakat

BERITA PEMBARUAN
Kamis, 06 Agustus 2020, 06 Agustus WIB Last Updated 2020-08-19T03:41:27Z

KARAWANG- Dunia olahraga di Kabupaten Karawang saat ini mulai disorot publik. Pasalnya, setelah terbentuknya kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang jajaran pengurus didominasi oleh politisi berbagai partai dan anggota DPRD.

Sementara ada 6 anggota DPRD yang yang masuk dalam jajaran kepengurusan KONI tersebut, dan bukan hanya itu, sekelas pejabat eselon setingkat kepala bidang hingga kader-kader partai politik masuk dalam kepengurusan.

Hal tersebut mendapat respon dari aktivis Karawang Ustd Cepyan Lukmanul Hakim, menurutnya, pengurus KONI sebaiknya diisi oleh orang-orang yang fokus di Olahraga.

"Budaya 'pacorok kokod' (banyak campur tangan- red)  itu jangan dibiasakan, harusnya KONI mau berbenah diri," ucap Ustad Cepyan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (6/8/20).

Dijelaskan Cepyan, kalau orang-orang yang tidak mengerti olahraga terus jadi pengurus KONI, ya tunggu saja kehancurannya.

Menurut saya, kalau tidak sesuai, Bupati segera stop anggaran untuk KONI. Buang-buang uang rakyat hanya utk sekelompok orang yang tidak fokus.

"Pengurus yang bukan atau tidak dibidang olahraga, sebaiknya tau diri. Mundur saja. Itu lebih terhormat, daripada memaksakan keinginan, tapi merugikan KONI sendiri," tegas Cepyan.

Selanjutnya lanjut Cepyan, saat ini prestasi olahraga di Karawang pun tidak begitu tampak ada peningkatan.

"Prestasinya ga bagus, stagnan," tandasnya singkat.

Sementara sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pasal 40 yang berbunyi pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegitan jabatan struktural dan jabatan politik.

Kemudian di PP No 16 tahun 2007 pasal 56 ayat (1) berbunyi pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegitan struktural dan jabatan publik,.

Ayat (2) dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan keolahragaan.

Ayat (3) pengurus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negri sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi negara atau pemerintah, antara lain, jabatan eselon di Departemen atau lembaga Pemerintahan non Departemen.

Ayat (4) pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan harus anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri dan TNI. (*red)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kepengurusan KONI Karawang Dihujani Kritik Masyarakat

Terkini

Topik Populer

Iklan