MBR Sulit Peroleh KPR, Nasib Pengembang Rumah Bersubsidi Tak Menentu


KARAWANG- Kondisi pandemi Covid-19, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, perumahan rakyat bersubsidi masih menjadi primadona bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut diungkap Sekjen DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam, SE kepada Beritapembaruan.com, pada Selasa (4/8/20).

Menurut pria yang akrab disapa H. Abun tersebut, kondisi ini diperparah oleh adanya ketentuan dari pemerintah dan perbankan yang dianggap memberatkan dan membuat MBR kesulitan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ini kemudian berdampak kepada para pengembang perumahan bersubsidi, hingga menghambat misi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Beberapa ketentuan perbankan seperti, deposit angsuran selama tiga hingga enam bulan, ketentuan uang muka (Down Payment/DP) yang tinggi dan keberadaan aplikasi Sistem informasi KPR Subsidi perumahan (Sikasep) dan Sistem informasi kumpulan pengembang (Sikumbang) yang kerap bermasalah jelas sangat memberatkan dan membuat sulit MBR dan konsumen wiraswasta untuk memiliki rumah bersubsidi, membuat nasib pengembang perumahan bersubsidi menjadi tak menentu," terang Abun.

Sementara, ketentuan-ketentuan tersebut, lanjutnya sangat bertentangan dan tak selaras dengan Undang-undang RI nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 54 yang berisi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Diterangkan H. Abun Yamin  bahwa, kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut, akan sangat tidak adil bagi MBR dan para pengembang perumahan bersubsidi.

"Seharusnya seluruh stakeholder berpegangan kepada UU PKP ini sehingga seluruh lapisan masyarakat terutama MBR mendapatkan kemudahan untuk memiliki rumah. Karena dalam industri properti ini banyak melibatkan sektor ekonomi lain yang juga banyak melibatkan kelompok pekerja padat karya. Jika industri properti yang dimotori oleh pengembang perumahan bersubsidi ini terhenti, tentu akan ada efek domino terhadap ekonomi masyarakat yang akhirnya mengganggu tujuan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional setelah mewabahnya virus korona saat ini," tegasnya.(za)
Lebih baru Lebih lama