Iklan

Iklan

Karawang Intro, Netralitas ASN dalam Pilkada dan Penyalahgunaan Kebijakan

BERITA PEMBARUAN
Sabtu, 05 September 2020, 05 September WIB Last Updated 2020-09-05T05:11:32Z

KARAWANG- Menjelang Pilkada mendatang, Polisi Resor (Polres) Karawang gelar diskusi terbuka dengan talkshow Karawang Intro bertemakan Netralitas ASN dalam Pilkada dan Penyalahgunaan Kebijakan, Jumat (04/09/20) di Aula Polres Karawang, Jawa Barat.

Dalam Talkshow kali ini, menghadirkan Sekretaris BKPSDM Jajang Jaenudin, Akademisi Maulana Rifa'i S. Ip., Komisioner KPUD Ikmal Maulana, Komisioner Bawaslu Roni Rubiat Mahri sebagai narasumber dan OKP Cipayung Plus sebagai Panelis.

Komisioner KPUD, Ikmal Maulana mengatakan Netralitas ASN menjadi tanggung jawab bersama, agar tidak selalu menjadi isu atau polemik pada penyelengaraan pemilu.

"Ini tanggung jawab semua entitas publik, salah satu nya mahasiswa itu bisa memberikan masukan kepada pemangku kebijakan agar lebih di rumuskan solusi konstruktif nya, agar tidak jadi wacana publik yang terus bergulir," ujarnya

Selanjutnya, Ikmal menambahkan KPUD tidak mempunyai kewenangan untuk menindak atas pelanggaran netralitas ASN melainkan hanya memberi himbauan agar ASN menjaga netralitasnya.

"Netralitas ASN, KPU bukan fokus untuk mengawasi hal ini, melainkan hanya sebagai penyelenggara. KPU tidak mempunyai kewenangan khusus terhadap pengawasan PNS yang tidak bersikap netral, tetapi hanya sebatas himbauan saja," tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Roni Rubiat Mahri mengatakan diskusi terbuka dengan pembahasan netralitas ASN yang diselenggarakan oleh Polres Karawang sangat menunjang mengingat akan menghadapi pemilu mendatang.

"Kegiatan sangat bagus, sangat menunjang dalam pelaksanaan pilkada, untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya Roni menambahkan, penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu tidak serta merta langsung dinyatakan bersalah, melainkan ada mekanisme atau prosedur yang harus dijalani.

"Penindakan pelanggaran itu ada tahapan nya, terkait dengan netralitas ASN itu kan ada proses pengkajiannya dulu, klarifikasi dulu. Setelah proses itu nanti terbukti bersalah atau tidak, ketika terbukti bawaslu hanya memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN dengan dipertegas sanksinya dan nantinya akan ditindak lanjuti ke daerah," tambahnya.

"Perlu ada penguatan sistem untuk menegakan terkait aturan aturan netralitas ASN," tegas Roni.(jar)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Karawang Intro, Netralitas ASN dalam Pilkada dan Penyalahgunaan Kebijakan

Terkini

Topik Populer

Iklan