Bawaslu Karawang Rekomendasi Pemkab Berikan Sanksi Dua Kades


KARAWANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang telah menangani berbagai dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 


Beberapa dugaan pelanggaran yang sudah ditangani Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN dan netralitas kepala desa. Sebelum ditangani Bawaslu  kedua kasus tersebut hangat diperbincangkan dimedia sosial.  


Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Karawang Charles Silalahi dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Senin (2/11/20).


"Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan salah seorang kepala dinas. Bawaslu telah meminta keterangan kepada para saksi juga kepala dinas yang diduga melanggar netralitas untuk melengkapi informasi awal dugaan pelanggaran," ujar Charles.


Dikatakan Charles, saat ini data penanganan pelanggaran kebanyakan bersumber dari hasil temuan Bawaslu. Baik berasal dari Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau informasi awal yang beredar di Media.


“Berdasarkan Informasi awal yang Bawaslu Karawang peroleh tidak terpenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala dinas. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir dalam kegiatan pengajian tersebut juga lokasi pengajian bukanlah dirumah yang bersangkutan. Untuk itu Bawaslu mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan dugaan pelanggaran tersebut," jelas Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi.


Selain dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga telah menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh dua orang Kepala Desa di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. 


Dua Kepala Desa tersebut lanjut Charles, diduga melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan hasil pengawasan segera diambil alih Bawaslu, setelah menduga adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan. 


Pada pelanggaran Pidana Pemilihan langsung ditangani oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.


"Setelah melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu I, Bawaslu langsung melakukan panggilan kepada para saksi dan Kepala Desa untuk dimintai keterangan di Kantor Bawaslu Karawang," tutur Charles. 


Lanjut Charles, setelah mendapatkan keterangan yang cukup Bawaslu melalui Tim Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan. Setelah melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu I, Bawaslu Karawang langsung melakukan panggilan kepada para saksi dan Kepala Desa untuk dimintai keterangan di Kantor Bawaslu Karawang. 


“Setelah mendapatkan keterangan yang cukup Bawaslu melalui Tim Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu II untuk mengambil kesimpulan terpenuhi atau tidaknya unsur Pelanggaran,” ujar KorDiv Hukum, Humas, Data dan Informasi.


Sementara berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tim sentra Gakkumdu, akhirnya Bawaslu  memutuskan bahwa tindakan dua orang kepala desa tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan. 



"Namun sebagai seorang kepala desa tentu mereka sudah melanggar disiplin kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk itu Bawaslu akan mengirimkan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan sanksi pada dua kepala desa tersebut," jelas KorDiv Hukum, Humas, Data dan Informasi.


Bawaslu Karawang menyayangkan minimnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut terbukti dari minimnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu. (rls/red).


Lebih baru Lebih lama