SK Dianggap Cacat Hukum, 15 PK Golkar Kabupaten Bekasi Gugat ke Mahkamah Partai



BEKASI- Badai politik menghantam Partai Golkar Kabupaten Bekasi dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang dianggap cacat hukum oleh 15 Pengurus Kecamatan (PK). 


Ke 15 PK dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, menggugat ke Mahkamah Partai. 


Dan hari Selasa, 10 November 2020 ke 15 PK tersebut Mahkamah Partai, membenarkan bahwa berkas gugatan sudah teregister di Mahkamah. 


"Permohonan gugatan sudah di registrasi bahkan sudah dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi," ujar Staf Bidang Hukum, Didik Prihantono membenarkan.


Lanjut Didik, setelah klarifikasi, tinggal menunggu pemanggilan sidang. Sidang bakal berlangsung 4 kali, yaitu sidang pendahuluan, mediasi, jawaban, saksi, lalu putusan.


“Lalu setelah sidang saksi itu ada rapat putusan, ada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan itu, nanti pleno  untuk menentukan hasil putusan gugatan tersebut,” terangnya.


Sementara itu, kuasa hukum 15 PK, Arkan Cikwan menjelaskan, persoalan gugatan yang masuk ke Mahkamah Partai. Diyakini Arkan, SK DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, merupakan produk cacat hukum.


“Semestinya SK yang didapat Eka tersebut itu, untuk mengisi kekosongan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), karena Neneng Hasanah Yasin tersangkut masalah hukum,” jelasnya.


Untuk itu, kata Arkan, hanya mengisi kekosongan Ketua DPD, namun oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dibuat sampai tahun 2025. Itu sudah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan amanat Munas.


“Dalam Munas Partai Golkar disebutkan bahwa harus dilakukan Musda secara berjenjang dari DPD Provinsi terus DPD Kota dan Kabupaten lalu ke Komcam dan sampai Desa dan Kelurahan,” jelasnya.


Arkan menambah, ini dilakukan dengan cara diambil langsung untuk pengisian jabatan Neneng Hasanah Yasin jadi seolah-olah ini hasil Musda padahal ini semestinya dilakukan secara berjenjang sesuai amanat Munas.


“Permohonan kita ke Mahkamah Partai sudah diterima dan kita sudah klarifikasi tanggal 13 November 2020 dan Insya Allah ada faktanya, ada buktinya kita pasti sukses,” tandas Arkan.(yonk/red).


Lebih baru Lebih lama