Kejari Bekasi Berikan Pembinaan Penyelengaraan Pemdes dalam Bidang Hukum


BEKASI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi  gelar acara Pembinaan Penyelengaraan Pemerintah Desa dalam Bidang Hukum kepada kepala desa, BPD dan aparatur desa di dua kecamatan.


Acara tersebut selain diikuti kepala desa dan aparaturnya, BPD, juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi.


Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi, Lowberty Suseno mengatakan, kegiatan penyuluhan untuk Pemerintahan Desa di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Cikarang Timur, dengan tujuan pencegahan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa.


“Tujuan Kejaksaan melakukan sosialisasi hukum, pertama untuk menghindari penyimpangan penyalahgunaan kewenangan kepala desa dan perangkat desa, serta mengurangi tindak kejahatan,” kata Suseno  usai lakukan penyuluhan.


Tema penyuluhan hukum kali ini 'Pembinaan Penyelengaraan Pemerintah dalam Hukum Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020.


"Sejauh ini yang kami ketahui tidak ada penyimpangan untuk di dua kecamatan yang saat ini kita lakukan sosialisasi. Untuk itu kami menekankan kesadaran, sehingga kedepannya masyarakat di dua kecamatan tersebut khususnya pemerintah desa,” ujar Suseno.


Lebih jauh Seno menjelaskan, bagi Pemdes juga perlu dipahami bahwa semua program yang menggunakan anggaran negara harus transparansi untuk informasi publik.


"Kita juga memberikan pemahaman tentang informasi publik, temen-temen media juga  berhak untuk mengetahui.  Untuk disampaikan ke masyarakat, agar memahami kalau ada temuan harus didiskusikan dulu dengan perangkat desa, dari mana sumbernya desa,” jelas Suseno.


Masyarakat juga berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintahan Desa dan kepala desa, serta kebijakan apa yang akan dilakukannya. Semua masyarakat berhak mengetahui karena itu salah satu masuk keterbukaan informasi publik.


Lanjut Suseno, tidak hanya menyampaikan tentang pemahaman hukum, ia juga mempersilahkan masyarakat dapat mengadukan terkait penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Pemdes dan jepala desa, saat ini kata Suseno, kejaksaan juga menyediakan Website untuk pengaduan pelanggaran hukum.


Mekanisme regulasinya sudah jelas terang Suseno,  kita punya pelayanan, pelaporan kaitan penyalahgunaan anggaran, kita juga ada pelayanan Si Jaka disitu Ada WA dan Online agar masyarakat dapat menyampaikan laporannya.


“Yang penting ada bukti. Silakan laporkan kepada kami dan jangan hoaks. Kalau nggak bener nanti kita dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik dan kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas jelasnya,” tandasnya.(wahyu)


Lebih baru Lebih lama