Iklan

Satgas Covid-19 Bekasi Tutup Mata, pada Aksi Kerumunan di Perum GCC

BERITA PEMBARUAN
Minggu, 14 Februari 2021, 23:39 WIB Last Updated 2021-02-15T02:28:00Z
Kerumunan massa di perum GCC2 Desa Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Sabtu (13/2/21) malam


BEKASI-Aksi Kerumunan Massa yang tidak patuhi protokol kesehatan (Prokes) dan abaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dilakukan warga Perumahan Grand Cikarang City (GCC) 2, di wilayah Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (13/2/21) malam, ditanggapi Ketua Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi.


Menurut Ketua L-KPK Kabupaten Bekasi  Anwar Soleh atau akrab disapa Anwar Uban menyayangkan adanya kerumunan masa di wilayah Desa Kedungwaringin, menurutnya itu sudah merupakan pelanggaran prokes yang fatal.


"Usai melihat video yang beredar, jelas itu adalah kerumunan massa ditambah lagi adanya surat undangan dari panitia penyelenggara yang beredar ke warga perumahan tersebut. Kuat dugaan kami perbuatan tersebut disengaja, sudah direncanakan dan diatur sedemikian rupa," ucapnya.


Jika ini biarkan masih kata Anwar Uban dirinya khawatir akan adanya kluster baru, dan dikhawatirkan akan terjadi lagi aksi kerumunan yang sama di perumahan itu. Jadi kami meminta ke tim gugus tugas, baik Pemerintah Desa Kedung Waringin, Pemerintah Daerah, dan para penegak hukum memberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.


"Kan sudah jelas jika tetap membandel tidak menggubris aturan tentang protokol kesehatan Covid-19 sanksinya pidana, tetapi kenapa pihak yang terkait tidak menjatuhi sanksi tegas, baik ke panitia maupun ke Pemerintahan Desa yang di mana perumahan tersebut secara administrasi masuk ke Desa Kedung Waringin," tegas Anwar.


Dirinya juga menduga, adanya kerumunan di GCC 2 dampak dari perayaan acara ulang tahun Bupati Bekasi. Sehingga aturan dan himbauan tidak di indahkan oleh jajaran pemerintah lainnya beserta masyarakat umumnya.   


"Saya meminta Gugus Tugas Pusat segera ikut serta memantau kejadian kejadian di Kabupaten Bekasi," tandasnya.


Jika melihat beberapa kejadian pelanggaran Prokes dengan jelas aturan berkerumun dengan sengaja bisa masuk dalam ancaman pidana, seperti yang terjadi yang di alami pentolan ormas Front Pembela Islam (FPI) beberapa Waktu lalu


"Itu bukti yang nyata ketua umum FPI, pemerintah dengan tegas memberikan sangsi pidana. Bagi masyarakat siapa saja yang dengan sengaja melanggar aturan Prokes dan membuat suatu acara sehingga terjadinya kerumunan dalam masa pandemi Covid-19 ini masuk dalam tindak pidana," tegasnya.


Bahkan dirinya menduga, bahwa terjadinya kerumunan masa di perumahan GCC 2 adalah suatu kelalaiannya dari Pemerintah Desa Kedung Waringin, dimana itu adalah wilayahnya atau disinyalir adanya dugaan dengan sengaja adanya pembiaran kerumunan tersebut.


Ketua L-KPK juga berharap, tugas Kabupaten Bekasi menindak tegas oknum pelaku yang dengan sengaja membuat adanya kerumunan, sehingga di Kabupaten Bekasi tidak kembali ditemukan pelanggaran yang telah di berlakukan oleh pemerintah.


"Selain itu Ketua L-KPK meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan Evaluasi kinerja Tim Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi yang dinilai kurang serius dan tidak tegas menindak para pelaku kerumunan yang jelas mengabaikan himbauan dari Presiden," pungkasnya.


Masih menurut Anwar, Pemerintah Desa beserta Developer Perumahan wajib bertanggung jawab, dengan terjadi kerumunan masa di GCC 2 Kedung Waringin, demi mencegahnya penyeberan virus Covid-19 di Kabupaten Bekasi ini.  


Namun hasil pembahasan bersama gugus tugas, sampai berita ini ditayangkan belum adanya informasi kelanjutannya.(Sigit)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Satgas Covid-19 Bekasi Tutup Mata, pada Aksi Kerumunan di Perum GCC

Terkini

Topik Populer

Iklan